MPPbonbol.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengungkap sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan program SPPG (Satuan Pelayanan Pangan Gizi) yang dinilai jauh dari tujuan awal sebagai program sosial.
Rapat yang dipimpin oleh La Ode Haimudin bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi IV itu secara tegas menyoroti kebijakan penonaktifan dapur secara sepihak tanpa disertai pembinaan yang jelas. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung pada terhambatnya distribusi makanan bergizi bagi anak-anak penerima manfaat.
Dalam forum tersebut terungkap sedikitnya tujuh dapur hingga kini belum kembali beroperasi. DPRD meminta agar pengelola segera melakukan pembenahan agar layanan dapat berjalan kembali.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar anak-anak. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memutus distribusi makanan,” tegas La Ode Haimudin dalam rapat tersebut, Senin (6/4/2026).
Tak hanya itu, Komisi IV juga menemukan ketimpangan dalam distribusi layanan. Operasional dapur disebut lebih banyak terpusat di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil yang justru rentan terhadap masalah gizi belum tersentuh secara maksimal.
“Ini program sosial, bukan bisnis. Kalau alasan di kota hanya untuk pengembalian modal, berarti konsepnya sudah melenceng,” kritiknya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada dugaan adanya praktik berorientasi keuntungan dalam pelaksanaan program yang menggunakan label yayasan. Menurutnya, jika tujuan utamanya profit, maka mekanisme yang digunakan seharusnya berbentuk badan usaha, bukan program sosial.
Fakta lain yang mengemuka adalah dugaan penurunan kualitas makanan akibat persoalan internal anggaran. Dari standar biaya sekitar Rp10 ribu per porsi, realisasi di lapangan disebut hanya berkisar Rp7 ribu.
“Ini makanan untuk anak-anak. Jangan sampai masih ada yang berani memangkas anggaran di situ,” ujarnya dengan nada tegas.
Selain itu, DPRD juga menyoroti proses pengadaan dapur yang dinilai tidak sesuai harga pasar sehingga berdampak pada kualitas fasilitas dan pelayanan yang diberikan.
Koordinasi antar pihak pelaksana program pun dinilai masih lemah dan belum berbasis data yang akurat. Hal ini membuat pelaksanaan program tidak tepat sasaran.
Sebagai solusi, Komisi IV mendorong perubahan skema distribusi dengan memprioritaskan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta menggunakan pendekatan berbasis jumlah layanan, bukan sekadar kuota tetap.
“Kalau anggaran kecil saja masih dikorupsi, ini bukan sekadar pelanggaran, tapi soal moral,” tegas La Ode Haimudin mengingatkan.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan melakukan pengawasan langsung di lapangan guna memastikan program SPPG berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah yang paling membutuhkan.