MPPbonbol.id – Tiga puluh tahun setelah Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli, DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo memilih memperingatinya bukan sekadar sebagai agenda seremonial partai. Bagi mereka, momentum itu menjadi ruang untuk menengok kembali salah satu babak paling menentukan dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus memperkuat komitmen politik kader terhadap nilai-nilai perjuangan yang diwariskan sejarah.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin mengatakan peringatan 30 Tahun Kudatuli akan diwujudkan melalui Malam Renungan yang digelar pada Minggu, 26 Juli 2026, pukul 19.30 WITA, di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Desa Pentadio Barat, Kabupaten Gorontalo.
Menurut La Ode, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar seluruh struktur partai di Indonesia memperingati Peristiwa 27 Juli 1996 secara serentak sebagai bagian dari menjaga ingatan kolektif terhadap sejarah perjuangan partai.
“Peringatan 30 Tahun Kudatuli bukan sekadar mengenang sebuah peristiwa politik. Ini adalah momentum refleksi untuk mengingat bagaimana demokrasi dibangun melalui proses panjang, penuh pengorbanan, dan keberanian mempertahankan prinsip,” kata La Ode.
Ia menegaskan, malam renungan akan dihadiri jajaran pengurus DPD, DPC kabupaten dan kota, kader, hingga simpatisan PDI Perjuangan dari berbagai daerah di Gorontalo. Kehadiran seluruh elemen partai dinilai penting agar semangat perjuangan yang lahir dari peristiwa tersebut tetap dipahami lintas generasi.
Bagi PDI Perjuangan, kata La Ode, Kudatuli bukan hanya catatan sejarah yang tersimpan dalam arsip politik nasional. Peristiwa itu dipandang sebagai titik balik yang membentuk karakter organisasi hingga berkembang menjadi PDI Perjuangan seperti sekarang.
“Sejarah tidak boleh berhenti sebagai cerita masa lalu. Nilai keberanian, solidaritas, dan keberpihakan kepada rakyat yang lahir dari Kudatuli harus terus hidup dalam setiap langkah perjuangan kader,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan akan diawali dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada para korban Peristiwa 27 Juli 1996. Doa tersebut menjadi simbol penghargaan atas pengorbanan mereka yang, dalam pandangan partai, telah memberi kontribusi besar terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia.
Suasana refleksi kemudian dilanjutkan dengan pemutaran film dokumenter yang mengisahkan kronologi serta dinamika politik menjelang dan sesudah Kudatuli. Dokumenter itu diharapkan menjadi media pembelajaran, terutama bagi kader muda yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut.
La Ode menilai generasi baru di tubuh partai perlu memahami bahwa dinamika politik Indonesia dibentuk oleh berbagai proses yang tidak selalu mudah. Karena itu, pemahaman terhadap sejarah dianggap penting agar perjuangan politik tidak kehilangan arah dan tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
“Kami ingin kader muda memahami bahwa demokrasi tidak hadir begitu saja. Ada perjalanan panjang yang harus dipelajari agar nilai-nilai perjuangan tetap terjaga dan relevan menghadapi tantangan zaman,” katanya.
Menurut dia, semangat yang lahir dari 30 Tahun Kudatuli bukan hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat bahwa demokrasi memerlukan komitmen yang terus diperbarui. Tantangan politik yang berubah dari waktu ke waktu harus dijawab dengan menjaga integritas, memperkuat solidaritas, dan tetap berpihak kepada masyarakat.
Melalui malam renungan tersebut, DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo berharap sejarah Kudatuli tidak hanya dikenang setiap tahun sebagai agenda internal partai. Lebih dari itu, peristiwa tersebut diharapkan menjadi sumber pembelajaran bagi seluruh kader untuk menjaga persatuan, merawat demokrasi, dan memastikan setiap langkah politik tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
Bagi PDI Perjuangan Gorontalo, 30 Tahun Kudatuli menjadi pengingat bahwa perjalanan demokrasi Indonesia dibangun melalui keberanian menghadapi tekanan, keteguhan mempertahankan prinsip, dan keyakinan bahwa perjuangan politik pada akhirnya harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.