MPPbonbol.id – Suasana peringatan 30 Tahun Peristiwa Kudatuli di Jakarta mendadak berubah menjadi penuh haru ketika Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bone Bolango, Muhlis Lakodi, duduk berhadapan dengan dua saksi hidup tragedi 27 Juli 1996. Bukan sekadar mendengar cerita sejarah, Muhlis mengaku seperti menyaksikan kembali babak paling kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia melalui kesaksian orang-orang yang berada tepat di lokasi penyerbuan.
Di antara ratusan peserta yang menghadiri rangkaian renungan yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan pada 26–27 Juli 2026, perhatian Muhlis tertuju kepada Everd Trianis Mihabalo dan Caridi. Dua nama yang hingga kini masih menyimpan luka sekaligus terus memperjuangkan penyelesaian kasus Kudatuli.
Bagi Muhlis, peringatan 30 tahun Kudatuli kehilangan maknanya jika hanya dipenuhi seremoni. Yang paling penting justru mendengar langsung suara mereka yang pernah mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan kantor partai dan keyakinan politiknya.
“Kehadiran mereka adalah bukti bahwa Satyam Eva Jayate, kebenaran pada akhirnya akan menang. Mereka bukan hanya saksi sejarah, tetapi pengingat bahwa demokrasi yang kita nikmati hari ini dibangun dengan pengorbanan,” ujar Muhlis.
Rangkaian peringatan dimulai dengan pameran foto Peristiwa 27 Juli di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung sejak 21 Juli. Agenda kemudian berlanjut dengan testimoni korban, monolog, orasi politik, doa bersama, pemutaran film dokumenter hingga renungan malam yang membawa kembali ingatan pada salah satu tragedi politik paling menentukan dalam sejarah Indonesia.
Puncaknya digelar pada 27 Juli melalui upacara, tabur bunga di lokasi penyerbuan Kantor DPP PDI, serta pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang dirangkaikan dengan peresmian Monumen Kudatuli.
Namun, di balik seluruh rangkaian itu, kisah Everd justru menjadi bagian yang paling membekas.
Kini berusia 65 tahun, Everd mengenang dirinya masih berumur 25 tahun ketika mendapat tugas langsung dari Megawati Soekarnoputri untuk memasang papan nama PDI di kantor partai. Sejak Januari 1996, ia bersama kader lainnya bergiliran menjaga kantor yang saat itu menjadi pusat perjuangan politik.
Lalu pagi itu datang.
Ia terbangun ketika melihat enam truk mendekati kantor dari arah yang berbeda. Orang-orang di atas kendaraan berteriak, “Hidup Megawati!”
Saat itu, Everd mengira mereka datang sebagai pendukung.
Namun hanya dalam hitungan detik, teriakan berubah menjadi hujan batu.
“Saya langsung membangunkan teman-teman untuk berlindung. Kami tidak punya senjata. Yang bisa kami lakukan hanya membalas lemparan batu yang datang dari luar,” kenangnya.
Serangan terus membesar. Batu beterbangan dari segala arah. Ketika berjaga di pintu barat kantor, Everd mengaku sempat berhadapan langsung dengan seseorang yang membawa tombak. Ia berusaha mempertahankan posisi, tetapi jumlah penyerang semakin banyak hingga akhirnya memilih menyelamatkan diri.
Dalam kekacauan itu, ia mengaku melihat kelompok yang menurutnya berasal dari kubu Soerjadi bersama aparat keamanan memasuki kompleks kantor. Tragedi tersebut tidak berhenti di sana. Setelah penyerbuan berakhir, Everd justru harus menjalani penahanan selama empat bulan 27 hari.
Meski tiga dekade telah berlalu, luka itu belum sepenuhnya sembuh.
Menurut Everd, Kudatuli bukan sekadar bentrokan politik, tetapi momentum yang mengubah arah perjalanan bangsa.
“Kalau tidak ada 27 Juli, mungkin tidak ada reformasi, tidak ada PDI Perjuangan seperti sekarang. Dari perjuangan itu lahir demokrasi yang membuat rakyat bisa memilih presiden, gubernur, bupati sampai wali kota secara langsung,” katanya.
Ia berharap negara tidak berhenti pada peringatan tahunan. Menurutnya, penyelesaian hukum tetap harus dilakukan mengingat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut.
Everd juga mengungkapkan kenyataan yang membuat suasana renungan semakin emosional. Dari sekitar 124 korban yang tercatat dalam berbagai peristiwa terkait Kudatuli, sekitar 40 orang telah meninggal dunia. Pada malam renungan tahun ini, keluarga mereka dijadwalkan hadir untuk mengenang orang-orang yang tidak pernah kembali.
Muhlis mengaku pertemuan itu mengubah cara pandangnya terhadap sejarah.
“Selama ini kita membaca Kudatuli dari buku dan dokumen. Tetapi ketika mendengar langsung suara orang yang berada di tengah penyerbuan, saya menyadari bahwa demokrasi Indonesia lahir dari keberanian orang-orang biasa yang memilih bertahan meski nyawa menjadi taruhannya,” ujarnya.
Baginya, 30 Tahun Kudatuli bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan peringatan agar bangsa ini tidak pernah melupakan harga mahal yang telah dibayar untuk memperoleh kebebasan berpendapat. Sebab, menurut Muhlis, demokrasi yang dinikmati hari ini berdiri di atas jejak pengorbanan mereka yang memilih bertahan ketika kekerasan mencoba membungkam suara rakyat.