Hasto: Gagasan Bung Karno Tetap Relevan Hadapi Kapitalisme dan Kolonialisme Gaya Baru

Bung Karno
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.(Foto.Ist)/Ulanda.id

MPPbonbol.id – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa pemikiran dan cita-cita Bung Karno tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa saat ini, termasuk munculnya bentuk-bentuk baru kapitalisme dan kolonialisme yang dinilai terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam momentum peringatan Hari Lahir Bung Karno ke-125. Menurutnya, Bung Karno lahir dan tumbuh di tengah gelombang besar revolusi kemanusiaan yang memperjuangkan pembebasan bangsa-bangsa dari penjajahan.

“Melalui pidato Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, hingga Lahirnya Pancasila, Bung Karno telah meletakkan fondasi perjuangan untuk membebaskan rakyat Indonesia dan umat manusia dari berbagai bentuk penindasan,” ujar Hasto.

Ia menilai warisan pemikiran Bung Karno tidak hanya tercermin dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga dalam berbagai gagasan geopolitik yang pernah diperjuangkan Indonesia di tingkat internasional. Di antaranya melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Conference of the New Emerging Forces (CONEFO), Konferensi Islam Asia Afrika, hingga gagasan membangun tatanan dunia baru yang bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme.

Baca Juga :  Tempuh 112 Jam Laut, RSA Laksamana Malahayati PDI Perjuangan Emban Misi Kemanusiaan

Menurut Hasto, peringatan Hari Lahir Bung Karno bukan sekadar mengenang tokoh proklamator, melainkan momentum untuk memahami kembali semangat pembebasan yang menjadi inti perjuangannya.

“Berbagai bentuk penindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan harus dihapuskan agar keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Hasto juga menyoroti pentingnya mewujudkan keadilan hukum dan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Ia menilai melemahnya kepercayaan publik terhadap tata kelola negara dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan iklim investasi.

Baca Juga :  Prananda Prabowo Buka Soekarno Cup II 2025 di Bali, Padukan Sepak Bola dan Budaya

Menurut dia, berbagai persoalan seperti pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap sektor riil, hingga kasus-kasus korupsi yang melibatkan kebijakan publik menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Tanpa supremasi hukum yang berkeadilan, tidak akan ada kepastian. Ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, maka akan lahir bentuk-bentuk penjajahan baru yang merugikan rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa Bung Karno sejak awal telah menegaskan musuh utama bangsa bukanlah individu atau kelompok tertentu, melainkan sistem yang menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan.

Ia merujuk pada pidato Indonesia Menggugat, di mana Bung Karno menyatakan bahwa yang dilawan rakyat Indonesia bukan orang Belanda semata, melainkan kapitalisme dan kolonialisme yang menjadi sumber eksploitasi terhadap rakyat.

Baca Juga :  Megawati Soekarnoputri: Pemberdayaan Perempuan Adalah Syarat Bagi Negara yang Percaya Masa Depan

“Kapitalisme dan kolonialisme selalu menampilkan wajah baru. Karena itu, Trisakti Bung Karno menjadi jalan untuk membangun bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tegasnya.

Menurut Hasto, konsep Trisakti tetap menjadi kompas perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Ia menilai semangat tersebut harus terus dihidupkan agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan sekaligus memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

“Gagasan Bung Karno terbukti menjadi landasan dan kompas perjuangan bangsa. Api perjuangan itu harus terus dinyalakan oleh seluruh elemen bangsa,” pungkasnya.

Merdeka...!!