MPPbonbol.id – Polemik pengadaan ribuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus melebar. Kali ini, kritik datang dari Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang mempertanyakan transparansi hingga legitimasi penggunaan dana publik untuk program tersebut.
Pengadaan 1.098 ekor sapi kurban dengan nilai sekitar Rp100 miliar itu, menurut Guntur, bukan sekadar soal distribusi bantuan masyarakat. Di balik angka fantastis tersebut, ada pertanyaan besar mengenai tata kelola anggaran negara dan batas antara kepentingan negara dengan pencitraan politik personal.
“Masalah sapi kurban Rp100 miliar dari Pak Prabowo yang menggunakan APBN semakin ramai. Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis, 28 Mei 2026.
Pernyataan itu muncul setelah publik menyoroti bagaimana program dengan anggaran jumbo dapat berjalan tanpa penjelasan rinci mengenai proses pengawasan dan mekanisme penggunaan dana negara. Guntur menilai situasi tersebut berbahaya apabila dibiarkan menjadi praktik yang dianggap normal.
“Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya,” ujarnya.
Bagi Guntur, persoalan ini tidak berhenti pada aspek administratif semata. Ia juga menyoroti dimensi keagamaan dalam ibadah kurban yang menurutnya memiliki sifat personal dan spiritual. Dalam pandangannya, kurban merupakan ibadah individu yang semestinya dilakukan menggunakan harta pribadi, bukan dana kolektif negara.
“APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN adalah harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim dan nonmuslim,” kata dia.
Ucapan itu menjadi titik tekan kritik PDI-P terhadap penggunaan simbol keagamaan dalam program yang dibiayai negara. Guntur menilai penggunaan dana publik atas nama kurban presiden berpotensi memunculkan perdebatan etis dan teologis di tengah masyarakat yang plural.
Ia juga menanggapi penjelasan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardianto, yang sebelumnya menyebut pengadaan sapi kurban tersebut sebagai bentuk bantuan kemasyarakatan. Menurut Guntur, bantuan sosial dan ibadah kurban merupakan dua konsep berbeda yang tidak bisa dicampur begitu saja.
“Tapi di lapangan sapi-sapi itu bertuliskan nama RI 1 atau Prabowo. Ini seperti branding politik berbalut ritual keagamaan,” ujarnya.
Sindiran itu memperlihatkan kekhawatiran bahwa program bantuan yang seharusnya bersifat netral justru berubah menjadi instrumen pencitraan kekuasaan. Terlebih, simbol dan atribut yang melekat pada bantuan tersebut dianggap mempertegas identitas personal presiden dibanding identitas negara.
Guntur menegaskan bahwa Presiden merupakan kepala negara bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok agama tertentu. Karena itu, penggunaan APBN dalam kegiatan yang berkaitan dengan ritual keagamaan harus dijelaskan secara hati-hati agar tidak memicu kesan eksklusivitas negara terhadap satu keyakinan.
“Negara ini bukan milik satu umat, bukan milik satu agama. APBN bukan kas masjid atau kas gereja,” kata dia.
Menurut dia, prinsip dasar pengelolaan keuangan negara seharusnya bertumpu pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika dana publik digunakan untuk program yang menyentuh wilayah sensitif seperti agama dan simbol politik, pemerintah dituntut memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Polemik ini pun berkembang bukan hanya sebagai perdebatan anggaran, tetapi juga menyangkut batas etik kekuasaan dalam menggunakan simbol keagamaan di ruang publik. Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan efisiensi belanja negara, penggunaan APBN untuk program bernilai besar seperti pengadaan sapi kurban dinilai wajar apabila memancing pertanyaan publik.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan penjelasan rinci mengenai skema pengadaan, sumber mata anggaran, serta mekanisme distribusi ribuan sapi kurban tersebut. Di ruang publik, perdebatan terus bergerak antara narasi bantuan sosial dan tudingan pencitraan politik yang dibungkus simbol ibadah.
Bagi sebagian kalangan, kurban mungkin sekadar ritual tahunan. Namun ketika ritual itu bersentuhan dengan kekuasaan dan uang negara, ia berubah menjadi isu politik yang sulit dipisahkan dari pertanyaan tentang transparansi dan etika pemerintahan.