MPPbonbol.id – Rencana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyematkan jaket partai kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memantik bara lama antara kubu pendukung Jokowi dan PDIP. Simbol sederhana berupa jaket itu berubah menjadi penanda politik yang lebih besar: putusnya hubungan Jokowi dengan partai yang pernah membesarkan namanya.
Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebut penyematan jaket PSI kepada Jokowi bukan sekadar seremoni simbolik. Menurut dia, langkah itu akan menjadi pesan terbuka kepada publik bahwa Jokowi kini berada di lingkaran PSI.
“Yang paling penting adalah bahwa menjadi permakluman publik Pak Jokowi itu bukan sekadar kata-kata saja,” kata Bestari kepada wartawan, Sabtu, 13 Juni 2026.
Bestari mengatakan penyematan jaket nantinya dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Meski belum memastikan waktu pelaksanaan, ia memberi sinyal proses itu tinggal menunggu momentum politik yang tepat.
“Setelah disematkan jaket itu dan diumumkan secara resmi oleh ketua umum, itu menjadi permakluman publik sebesar-besarnya bahwa Pak Jokowi sudah bersama PSI dan tidak lagi bersama PDI,” ujar Bestari.
Pernyataan itu segera memantik respons keras dari PDIP. Politikus PDIP Guntur Romli tak hanya membantah narasi bahwa Jokowi “meninggalkan” partai banteng. Ia justru menegaskan Jokowi sudah lebih dulu dikeluarkan dari partai sejak Desember 2024.
“Saya koreksi judulnya, Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan,” kata Guntur saat dihubungi, Minggu, 14 Juni 2026.
Menurut Guntur, pemecatan itu juga menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan puluhan kader lain. Alasannya, kata dia, berkaitan dengan pelanggaran konstitusional hingga aturan internal partai.
“Jokowi bersama Gibran, Bobby, dan 27 lainnya dipecat pada Desember 2024 karena pelanggaran konstitusional, pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan partai,” ujarnya.
Bagi PDIP, status itu penting ditegaskan agar publik tidak melihat Jokowi seolah keluar secara sukarela dari partai yang selama dua dekade menjadi kendaraan politiknya. Guntur menilai perpindahan Jokowi ke PSI kini sepenuhnya berada di luar urusan PDIP.
“Karena dia sudah dipecat, maka bukan menjadi urusan PDI Perjuangan dia mau tidak berpartai atau berpartai lagi,” katanya.
Namun kritik Guntur tidak berhenti pada status keanggotaan. Ia juga menyinggung perubahan sikap para pendukung Jokowi yang dulu menolak istilah “petugas partai” saat Jokowi masih berada di bawah naungan PDIP.
“Dulu pendukung Jokowi tidak mau Jokowi disebut petugas partai saat bersama PDI Perjuangan. Katanya itu ejekan,” ujar Guntur.
Kini, menurut dia, langkah Jokowi mendekat ke PSI justru menunjukkan hubungan politik yang lebih pragmatis dan berorientasi elektoral.
“Maka dengan Jokowi masuk partai hanya untuk kepentingan elektoral partai itu, artinya ludah dijilat di sini,” katanya.
Guntur bahkan melontarkan istilah yang lebih tajam untuk menggambarkan posisi Jokowi jika benar bergabung dengan PSI. Ia membedakan antara konsep “petugas partai” di PDIP dengan posisi Jokowi di PSI yang ia sebut sekadar alat kepentingan politik.
“Bedanya, ‘petugas partai’ Jokowi sebagai orang partai ditugaskan untuk kepentingan rakyat dan negara. Sedangkan ‘jongos partai’ Jokowi sebagai orang partai hanya bekerja untuk kepentingan elektoral partai,” ujar dia.
Pernyataan keras itu memperlihatkan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP belum benar-benar selesai, meski secara formal keduanya telah berpisah jalan. Di satu sisi, PSI tampak berupaya menjadikan Jokowi sebagai magnet elektoral baru menjelang kontestasi politik mendatang. Di sisi lain, PDIP masih terus menjaga narasi bahwa keretakan hubungan itu bermula dari pelanggaran serius, bukan sekadar perbedaan arah politik.
Masuknya Jokowi ke orbit PSI juga memberi energi baru bagi partai yang kini dipimpin putra bungsunya sendiri, Kaesang Pangarep. Selama beberapa bulan terakhir, PSI terlihat semakin agresif membangun identitas sebagai rumah politik baru bagi loyalis Jokowi.
Simbol jaket partai yang akan dikenakan Jokowi tampaknya bukan lagi sekadar atribut organisasi. Ia berubah menjadi deklarasi politik terbuka: bahwa Jokowi kini sedang membangun babak baru di luar bayang-bayang PDIP.
Dan bagi PDIP, babak itu tampaknya akan terus diiringi catatan lama yang belum benar-benar selesai.