MPPBonbol.id – PDI Perjuangan (PDIP) menepis anggapan bahwa partainya memiliki kepentingan untuk mengajukan calon wakil presiden baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Di tengah pembicaraan mengenai posisi wapres, partai berlambang banteng moncong putih itu justru menempatkan persoalan konstitusi sebagai hal yang lebih penting.
Politikus PDIP, Guntur Romli, menegaskan partainya tidak sedang memburu jabatan maupun berupaya menempatkan kader tertentu untuk mendampingi Prabowo. Menurut dia, sikap PDIP bukan soal siapa yang akan mengisi kursi wakil presiden, melainkan bagaimana aturan negara dijalankan tanpa manipulasi.
“PDI Perjuangan tidak punya ambisi dan kepentingan soal Wapres baru. Kami hanya ingin konstitusi dan aturan ditaati, jangan lagi diakal-akali,” kata Guntur kepada Tribunnews.com, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa PDIP tidak ingin isu pergantian wakil presiden diseret menjadi arena perebutan pengaruh politik. Guntur mengingatkan, kepentingan terhadap jabatan tidak boleh menggeser kewajiban seluruh pihak untuk tunduk pada ketentuan hukum.
Sorotan paling tajam dalam pernyataan Guntur terletak pada frasa “jangan lagi diakal-akali”. Kalimat tersebut bukan sekadar penolakan terhadap pencalonan figur tertentu, tetapi juga mengandung pesan agar proses ketatanegaraan tidak dijalankan dengan menafsirkan aturan secara serampangan demi kepentingan politik.
Bagi PDIP, konstitusi semestinya menjadi rujukan utama dalam setiap keputusan kenegaraan. Karena itu, mekanisme yang menyangkut posisi wakil presiden harus berjalan berdasarkan ketentuan hukum, bukan mengikuti kehendak atau kalkulasi kelompok tertentu.
Sikap Guntur sekaligus membantah spekulasi bahwa PDIP tengah mempersiapkan nama untuk ditawarkan kepada Prabowo. Ia tidak menyebut figur alternatif maupun mengarahkan dukungan kepada kandidat tertentu.
Dengan demikian, PDIP berusaha menegaskan jarak antara kepentingan partai dan persoalan kepatuhan terhadap konstitusi. Jabatan wakil presiden, dalam konteks pernyataan Guntur, bukan sesuatu yang sedang diburu partainya.
Pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: siapa pun yang nantinya terlibat dalam proses pengisian jabatan tersebut harus menempatkan konstitusi di atas kepentingan politik. Sebab, aturan negara tidak boleh berubah menjadi alat yang bisa ditafsirkan sesuka hati.