MPPbonbol.id – Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memantik reaksi keras dari jazirah utara Sulawesi. Di markas DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, satu komando bergema nyaring: Lawan.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Karyawan Eka Putra Noho, tak memberi ruang sedikit pun bagi wacana tersebut untuk tumbuh di kalangan kader. Pria yang akrab disapa Eka ini menarik garis demarkasi yang tegas. Baginya, instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri adalah titah mutlak yang harus dijalankan secara tegak lurus.
“Instruksi Ibu Ketua Umum jelas, menolak pemilu melalui DPRD adalah final dan tidak ada tawar-menawar,” ujar Eka dengan nada serius.
Bagi Ketua DPRD Kabupaten Boalemo ini, menyerahkan kembali mandat pemilihan ke gedung dewan bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah kemunduran demokrasi yang nyata. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah berada di titik itu—sebuah masa di mana kedaulatan rakyat diamputasi, dan sejarah telah mengoreksinya dengan mengembalikan hak pilih langsung ke bilik suara.
“Jangan kebiri hak dan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kebijakan dan kesejahteraan mereka. Hal ini tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Eka juga menepis dingin argumen klasik soal efisiensi anggaran yang kerap dijadikan tameng oleh para pendukung pemilihan tak langsung. Menurutnya, klaim penghematan itu tak memiliki validitas yang kokoh. Sebaliknya, sistem perwakilan justru membuka lebar gerbang “politik dagang sapi”—sebuah praktik transaksional gelap di kalangan elit yang berpotensi menyuburkan korupsi.
Lebih jauh, Eka membangkitkan memori kolektif tentang trauma politik era Orde Baru. Kala itu, kepala daerah lahir dari lobi-lobi senyap di ruang tertutup, jauh dari jangkauan dan partisipasi publik. PDI Perjuangan, menurut Eka, menolak keras upaya memutar jarum jam kembali ke masa kelam di mana suara akar rumput diredam oleh dominasi elit.
“Demokrasi itu dari rakyat, bukan dari perwakilan elit. Menyerahkan pemilihan ke DPRD berarti merampas hak rakyat untuk menentukan sendiri nasib daerahnya,” pungkas Eka, menutup pernyataannya dengan peringatan keras bagi siapa saja yang mencoba mengutak-atik kedaulatan rakyat.