MPPbonbol.id – Atmosfer di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bone Bolango mendadak berubah menjadi ruang diskusi hangat. Pasca-agenda formal pemutakhiran data bersama KPU, jajaran pengurus partai melanjutkan dialog strategis bertajuk Konsolidasi Demokrasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango.
Diskusi yang berlangsung santai namun substansial ini fokus pada identifikasi dini dan pemetaan isu-isu krusial kepemiluan.
Melawan Politik Uang dan Hoaks
Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad, menekankan bahwa tantangan demokrasi ke depan bukan sekadar urusan logistik, melainkan serangan disinformasi dan praktik lancung di lapangan.
“Konsolidasi demokrasi ini wajib dilakukan. Kami harus menyampaikan mitigasi terkait politik uang, potensi sengketa pemilihan, hingga informasi hoaks yang kerap menjadi hal lumrah menjelang proses demokrasi,” ujar Alti didampingi rekannya, Yulianti Laliyo.
Menurut Alti, hoaks dan politik uang adalah residu demokrasi yang harus dikikis melalui pendidikan politik yang masif. Bawaslu berkomitmen menjadikan agenda harian mereka untuk menyasar partai politik, pemerintah, hingga masyarakat luas.
Netralitas ASN dan Mitigasi Sengketa
Selain isu hoaks, Bawaslu juga menyoroti pentingnya independensi Aparat Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI dalam menjaga marwah pemilu yang jujur. Potensi sengketa pemilihan umum juga menjadi bahasan serius agar partai politik memahami koridor hukum jika terjadi perselisihan hasil atau proses di kemudian hari.
Ketua DPC PDI Perjuangan Bone Bolango, Muhlis Lakodi, menyambut positif langkah Bawaslu. Baginya, keterbukaan partai terhadap pengawasan adalah bentuk komitmen terhadap pendidikan politik bagi kader dan konstituen.
Pertemuan ini melengkapi dua sisi mata uang kesiapan pemilu:
Sisi Administratif: Pemutakhiran 4 poin utama (Kantor, Kepengurusan, Gender, Keanggotaan) bersama KPU.
Sisi Pengawasan: Mitigasi pelanggaran dan penguatan integritas bersama Bawaslu.
“Agenda harian Bawaslu ke parpol dan masyarakat bertujuan murni sebagai pendidikan politik agar semua pihak paham hak dan kewajibannya,” tambah Alti Mohamad.