MPPbonbol.id – PDI Perjuangan (PDIP) memilih jalur konfrontasi terbuka terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini mencium aroma pengkhianatan terhadap roh reformasi di balik usulan tersebut, dan memilih memasang badan untuk menghalaunya.
Sikap partai berlambang banteng ini bukan tanpa dasar. Analisis internal partai membedah risiko fatal jika hak rakyat dipangkas. Poin yang paling menohok adalah ancaman “karpet merah” bagi para pemodal besar atau oligarki untuk menguasai daerah dengan biaya murah.
Dalam analisis tersebut, PDIP secara blak-blakan menyoroti sempitnya arena pertarungan jika pemilihan hanya dilakukan di gedung dewan. Sedikitnya jumlah pemilih (anggota DPRD) justru mempermudah transaksi haram di ruang gelap.
“Risiko politik uang justru makin ‘menggila’ karena sasaran tembaknya lebih sedikit dan tertutup. Ini membuka ruang besar bagi dominasi kepentingan oligarki untuk membeli suara wakil rakyat,” bunyi analisis tajam yang menjadi dasar penolakan tersebut.
Trauma Orde Baru dan Pembajakan Hak Rakyat
Selain faktor uang, PDI Perjuangan enggan memutar jarum jam kembali ke masa kelam. Mekanisme pemilihan via parlemen dinilai membuka luka lama era Orde Baru, di mana kepala daerah ditentukan lewat lobi-lobi elit tertutup, jauh dari jangkauan publik.
Bagi PDIP, mengembalikan mandat pemilihan ke segelintir elit sama saja dengan “mengebiri” hak konstitusional warga negara. Ideologi kedaulatan rakyat menjadi harga mati yang tak bisa ditawar.
“Demokrasi itu dari rakyat, bukan dari perwakilan elit. Menyerahkan pemilihan ke DPRD berarti merampas hak rakyat untuk menentukan sendiri nasib daerahnya,” tegas narasi politik partai tersebut.
Loyalitas yang Tergadaikan
PDI Perjuangan juga menyoroti pergeseran loyalitas yang berbahaya. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, akuntabilitas mereka tidak lagi kepada rakyat, melainkan kepada fraksi-fraksi partai yang mengusungnya. Fokus pelayanan publik dikhawatirkan lenyap, digantikan oleh kewajiban melayani kepentingan “majikan” politik di parlemen.
Sikap ini sekaligus menjadi ujian konsistensi bagi PDIP. Sebagai kekuatan politik yang lahir dari rahim reformasi, mendukung langkah mundur ini dianggap sebagai manuver oportunis yang mencederai identitas partai. Penolakan terhadap Pilkada lewat DPRD ditegaskan bukan sebagai taktik sesaat, melainkan upaya menjaga marwah demokrasi jangka panjang.