MPPbonbol.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango Selasa, 3 Januari 2026 mengunjungi Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bone Bolango.
Ketua KPU Sutenty Lamuhu, menyampaikan kunjungan ini untuk memastikan Akurasi terkait validitas data organisasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi legalitas partai menghadapi kontestasi politik mendatang.
Berdasarkan regulasi terbaru, terdapat 4 poin penting dalam pemutakhiran yang wajib dipenuhi oleh setiap partai politik sebelum tenggat waktu Juni 2026.
1. Keberadaan Kantor Tetap yang Representatif
KPU mewajibkan partai memiliki domisili kantor yang jelas dan dapat diakses untuk kegiatan administratif.
“Soal kantor DPC, kami sudah memiliki kantor representatif yang mendukung kelancaran kepengurusan, meski saat ini statusnya masih kontrak,” ujar Ketua DPC PDIP Bone Bolango, Muhlis Lakodi.
Ketentuan ini memastikan bahwa partai memiliki “rumah” resmi untuk berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu maupun konstituen.
2. Validitas Susunan Kepengurusan
Pemutakhiran struktur kepengurusan harus selaras dengan Surat Keputusan (SK) terbaru dari tingkat pusat (DPP). Dalam pertemuan tersebut, PDIP memperkenalkan jajaran pengurus periode 2025-2030, termasuk Sekretaris Ronal Alibasa dan Bendahara Moh. Fajrin Taliki. Salah satu syarat mutlak dalam poin ini adalah kepemilikan rekening bank atas nama partai politik, bukan pribadi.
3. Keterwakilan 30 Persen Perempuan
Poin ini merupakan amanat Undang-Undang Pemilu yang bersifat wajib. KPU memantau secara ketat apakah komposisi gender sudah terpenuhi di struktur internal.
“Alhamdulillah, dari tingkat kabupaten sampai kecamatan kami memenuhi keterwakilan perempuan sesuai amanat undang-undang,” tegas Muhlis.
4. Keanggotaan Partai yang Akurat
Akurasi jumlah anggota menjadi indikator basis massa partai di daerah. Pemutakhiran ini mencakup validasi NIK anggota untuk menghindari data ganda atau pencatatan anggota yang tidak sah. PDI Perjuangan Bone Bolango menyatakan saat ini status keanggotaan mereka telah sesuai dengan sistem, namun tetap membuka ruang penambahan anggota baru.
Sutenty Lamuhu mengingatkan bahwa triwulan pertama tahun 2026 adalah periode krusial. “Momentum ini sebaiknya dimanfaatkan karena sangat membantu partai itu sendiri dalam memetakan kekuatan dan kelengkapan administrasinya,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak PDIP Bone Bolango langsung bergerak cepat. Selain memastikan dokumen fisik, mereka juga fokus pada digitalisasi data anggota guna mempermudah sinkronisasi dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).